TANGGAMUS, ( Aktualtimes.com ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus resmi menetapkan langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan solar subsidi bagi nelayan dengan memperketat sistem distribusi menggunakan dokumen berbasis barcode dan rekomendasi resmi dinas terkait. Keputusan ini diambil dalam rapat lintas sektor yang dipimpin Asisten II Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya, pada Kamis (30/4/2026), sebagai respons langsung atas keluhan sulitnya akses BBM bagi nelayan kecil.
Dalam skema baru ini, penyaluran solar dan pertalite subsidi wajib menyertakan surat rekomendasi dari dinas teknis (Perikanan, Pertanian, atau Perkebunan). Dokumen tersebut terdiri dari empat lembar yang dilengkapi identitas digital, tanda tangan kepala dinas, dan kode barcode untuk memvalidasi keaslian serta mencegah penyelewengan. “Sudah ada empat lembar dokumen dengan barcode dan tanda tangan resmi. Ini untuk memastikan distribusi lebih tertib dan tepat sasaran,” ujar Hendra Wijaya.
SPBU Kotaagung ditetapkan sebagai pusat pelayanan utama untuk menopang kebutuhan pelabuhan setempat. Data di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pasokan, di mana kebutuhan nelayan Kota Agung mencapai 7.000 liter per hari, sementara kapasitas layanan saat ini baru sekitar 3.000 liter per hari. Untuk itu, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan riil, khususnya bagi nelayan dengan kapal di bawah 5 Gross Ton (GT).
Rapat yang digelar di kantor Asisten II ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Polres Tanggamus, Polairud, Dinas Koperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, serta PT Pertamina Patra Niaga yang diwakili Area Manager Lampung, Alwan. Seluruh pihak sepakat memperkuat pengawasan bersama aparat penegak hukum (APH) guna menindak praktik distribusi yang tidak sesuai prosedur.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Hendra menyatakan bahwa sistem penyaluran ini akan dievaluasi secara rutin dua kali dalam setahun. Langkah ini diharapkan dapat menjamin efektivitas distribusi sehingga aktivitas melaut nelayan tidak lagi terhambat dan ekonomi daerah kembali bergerak lancar. “Harapannya nelayan kita bisa cepat mendapatkan BBM, segera melaut, dan aktivitas ekonomi kembali lancar,” tutup Hendra.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Dinas Perikanan Tanggamus dengan perwakilan kelompok nelayan, yang menyerap langsung aspirasi mengenai urgensi ketersediaan BBM subsidi di lapangan. (rls/Jenny H )
