TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Semaka menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanggamus yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin (6/7/26).
Pembahasan ini bertujuan mencari solusi terbaik agar aktivitas tambang yang menjadi sumber penghasilan masyarakat dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan ketentuan perizinan.
Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, meminta persoalan tersebut dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait. Ia menekankan pentingnya membedakan antara aktivitas pengambilan pasir untuk kebutuhan pribadi warga dengan kegiatan yang bersifat komersial.
“Kita harus kasih kesempatan kepada masyarakat setempat. Tapi ada batasannya. Kalau sudah komersial tentu tidak bisa disamakan. Nanti kita bahas bersama, kita pelajari dulu bersama instansi terkait agar ada solusi yang baik,” ujar Bupati.
Saleh Asnawi juga menyoroti potensi positif dari pengambilan pasir skala terbatas di permukaan sungai. Menurutnya, aktivitas ini dapat membantu mengurangi pendangkalan aliran Sungai Semaka, asalkan dilakukan sesuai koridor yang aman.
“Kalau hanya mengambil di atas permukaan supaya aliran sungai tidak dangkal, itu justru ada bagusnya. Tetapi semuanya tetap harus dikaji sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Untuk itu, Bupati menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mengkaji solusi melalui koordinasi lintas sektor. Kajian ini juga akan mempertimbangkan kewenangan perizinan yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kebijakan yang diambil nantinya tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.
Selain membahas tambang pasir, Rakor Forkopimda juga mengevaluasi berbagai isu strategis lainnya, termasuk kondisi kamtibmas, konflik lahan, pengawasan dana desa, penyalahgunaan narkotika, penguatan wawasan kebangsaan, serta langkah-langkah menjaga stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Tanggamus. Kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi antar-instansi diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.(*)
