Bolmut, Sulawesi Utara –Â Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Galaksi Sulut resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI), Minggu 30/08/2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam menilai, menelaah, dan meneliti laporan masyarakat yang disampaikan melalui LSM terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak.
Ketua LSM Galaksi Sulut, Rheinal Mokodompis menyatakan, laporan kepada Komjak RI ditempuh karena terdapat keberatan terhadap proses penerimaan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.
Adapun laporan yang menjadi sorotan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta oknum Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Menurut LSM, laporan masyarakat semestinya terlebih dahulu ditelaah dan diverifikasi secara profesional untuk memastikan apakah terdapat indikasi awal tindak pidana yang layak ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Kami resmi melaporkan Kajari Bolaang Mongondow Utara ke Komisi Kejaksaan RI. Yang kami persoalkan adalah profesionalitas dalam menilai, menelaah dan meneliti laporan masyarakat. Kami meminta Komjak RI melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap proses tersebut,” ujar Ketua LSM Galaksi Sulut, Rheinal Mokodompis.
Rheinal menegaskan bahwa laporan kepada Komjak RI bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penegak hukum, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan penegakan hukum agar berjalan secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel.
Pihak LSM juga meminta Komjak RI memeriksa apakah prosedur penanganan laporan masyarakat oleh Kejaksaan Negeri Bolmut telah dilakukan sesuai ketentuan, termasuk apakah seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan telah diteliti secara memadai sebelum diambil keputusan terhadap laporan tersebut.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Kejaksaan RI untuk menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap standar profesionalitas dalam proses penelaahan laporan kami,” lanjutnya.
LSM berharap laporan tersebut dapat menjadi momentum bagi Komjak RI untuk memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan korupsi mendapatkan penanganan yang proporsional dan tidak berhenti hanya karena adanya penilaian awal tanpa pemeriksaan yang dianggap memadai oleh pelapor.
Di sisi lain, LSM menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Dugaan keterlibatan ASN maupun anggota DPRD yang disebut dalam laporan tersebut, menurut mereka, merupakan materi yang harus dibuktikan melalui proses hukum dan bukan merupakan kesimpulan mengenai kesalahan seseorang.
Dengan dilaporkannya persoalan tersebut ke Komjak RI, LSM kini menunggu langkah dan hasil pemeriksaan lembaga pengawas eksternal kejaksaan tersebut terhadap pengaduan yang telah disampaikan. (Tim/Redaksi)
