Labuhanbatu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu terus mendorong penyelesaian persoalan lahan seluas 498 hektare eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Rantauprapat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Jakarta yang turut dihadiri jajaran direksi PTPN III dan PTPN IV.
Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.KM., hadir dalam pertemuan tersebut bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, S.E. Pembahasan diarahkan pada penyelesaian sengketa sekaligus keberlanjutan pelepasan lahan eks HGU untuk mendukung penataan dan perluasan Kota Rantauprapat.
Persoalan ketersediaan lahan menjadi salah satu perhatian Pemkab Labuhanbatu karena kebutuhan pembangunan infrastruktur terus berkembang. Pemerintah daerah menilai lahan yang tersedia saat ini belum cukup untuk menunjang berbagai kebutuhan fasilitas pemerintahan dan ruang publik.
Pemekaran Daerah Membuat Wilayah Labuhanbatu Terbatas
Dalam pemaparannya di hadapan DPR RI, Bupati Maya Hasmita menjelaskan kondisi wilayah Kabupaten Labuhanbatu setelah pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2008.
Pemekaran tersebut melahirkan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Setelah proses pemekaran, luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu tersisa sekitar 2.772,50 kilometer persegi.
Kondisi tersebut, ditambah dengan semakin padatnya kawasan permukiman, membuat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang untuk mengembangkan berbagai fasilitas perkotaan.
Karena itu, Pemkab Labuhanbatu terus memperjuangkan pelepasan lahan eks HGU PTPN IV Kebun Rantauprapat seluas 498 hektare untuk mendukung keberlanjutan penataan tata ruang kota.
Bupati menjelaskan bahwa sebagian kawasan tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
“Sebagian dari lahan tersebut sebenarnya telah dimanfaatkan untuk fasilitas publik seperti sarana pendidikan, tempat ibadah, perlintasan kereta api, hingga kantor PLN. Namun, kami masih sangat membutuhkan lahan tambahan untuk pembangunan infrastruktur terpadu, seperti gedung kantor OPD terpadu, Lapangan Merdeka, Ruang Terbuka Hijau (RTH), area bermain anak, hingga Sekolah Rakyat,” ujar Bupati.
Menurut Pemkab Labuhanbatu, kebutuhan terhadap lahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik, tetapi juga penataan pemerintahan agar lebih terintegrasi.
Kebutuhan Lahan Perkantoran dan Fasilitas Publik
Keterbatasan lahan juga disebut berdampak terhadap kebutuhan area perkantoran bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal.
Bupati menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi melalui penataan kawasan secara lebih terencana.
Dalam aspek pelayanan keamanan, misalnya, wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) saat ini baru memiliki dua markas untuk melayani sembilan kecamatan. Kondisi itu turut menjadi bagian dari kebutuhan penataan kawasan dan penyediaan fasilitas pemerintahan serta pelayanan publik.
Pemkab Labuhanbatu memandang penataan kawasan perkotaan sebagai bagian penting dalam mendukung arah pembangunan daerah.
Upaya tersebut juga dikaitkan dengan visi Labuhanbatu Cerdas Bersinar, Membangun Desa Menata Kota, yang menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah.
Pelepasan lahan eks HGU tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan kawasan secara terpadu dengan tetap memperhatikan aspek legalitas serta ketentuan pertanahan yang berlaku.
DPR RI Janji Tindak Lanjuti Persoalan
Aspirasi Pemkab Labuhanbatu dalam RDP tersebut mendapat respons dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan.
Ia menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait.
Nasim Khan mengatakan DPR RI akan memanggil jajaran pimpinan PTPN III, PTPN IV, serta tim hukum dalam RDP berikutnya untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.
“Semua masukan dari Pemkab Labuhanbatu kami terima. Kami menargetkan regulasi dan penyelesaian sesuai UU Agraria dapat tuntas paling lambat dalam dua minggu ini. Kami meminta seluruh pihak untuk bersabar, berkomitmen menerima keputusan akhir, serta menjaga kondusivitas daerah,” kata Nasim Khan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah, DPR RI, serta pihak perusahaan perkebunan.
Penyelesaian persoalan lahan diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum agraria serta data administrasi pertanahan yang menjadi dasar status lahan.
DPRD Sumut Jelaskan Data Legalitas Tanah
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, S.E., turut menyampaikan penjelasan mengenai aspek legalitas tanah berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu.
Zeira menyebutkan bahwa terdapat keputusan BPN yang berkaitan dengan status hak atas tanah tersebut. Ia menyebut Keputusan Kepala BPN Nomor 115/HGU/BPN/2005 telah membatalkan SK Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria Nomor SK 50/HGU/DA/80 tanggal 24 Juli 1980.
Data mengenai legalitas tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena status administrasi dan dasar hukum tanah harus dipastikan sebelum proses penataan maupun pelepasan lahan dapat dilanjutkan.
Pembahasan mengenai lahan eks HGU PTPN IV tersebut dengan demikian tidak hanya menyangkut kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi pertanahan.
Pemkab Labuhanbatu Kawal Proses Penyelesaian
Dalam RDP tersebut, Bupati Labuhanbatu didampingi sejumlah pejabat dan unsur terkait. Mereka antara lain Ketua DPRD Labuhanbatu, Danyonif TP 956/SBA, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, jajaran Kodim 0209/LB, Kepala BPN Labuhanbatu, Pj. Sekda, Kadis Kominfo, Kadis Pertanahan, Kadis DLH, Kaban Bappeda, serta Kabag Protokol.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembahasan lahan eks HGU PTPN IV memiliki keterkaitan dengan sejumlah sektor pemerintahan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Pemkab Labuhanbatu kini menunggu tahapan pembahasan lanjutan bersama DPR RI, PTPN III, PTPN IV, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat menghasilkan kejelasan mengenai status serta pemanfaatan lahan seluas 498 hektare tersebut.
Apabila persoalan legalitas dan proses pelepasan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, lahan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan penataan Kota Rantauprapat, termasuk pembangunan fasilitas pemerintahan, ruang terbuka publik, sarana pendidikan, serta infrastruktur terpadu.
Pembahasan di tingkat DPR RI menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dengan ketentuan hukum pertanahan dan status aset perusahaan sehingga proses penyelesaian dapat berjalan secara terukur. (Ref – Sumber Diskominfo Labuhanbatu)
