BoltimTopik Terkini

APRI Boltim Minta Kapolda Sulut Cari Solusi Tambang Rakyat, Hendra Abarang Soroti Dampak Penertiban PETI

44
×

APRI Boltim Minta Kapolda Sulut Cari Solusi Tambang Rakyat, Hendra Abarang Soroti Dampak Penertiban PETI

Sebarkan artikel ini
Foto pendukung berita APRI Boltim Minta Kapolda Sulut Cari Solusi Tambang Rakyat, Hendra Abarang Soroti Dampak Penertiban PETI

Boltim – Penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada penegakan hukum semata.

Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Boltim meminta Kapolda Sulut melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis, dan pakar untuk merumuskan solusi terhadap persoalan pertambangan rakyat.

Ketua DPC APRI Boltim, Hendra Abarang, S.Hut., menilai aktivitas PETI dan PERA merupakan persoalan kompleks yang belum mendapatkan penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, kebijakan penertiban perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan pada sektor pertambangan.

Hendra mendorong kepolisian membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.

Salah satu alternatif yang diusulkannya ialah membahas kemungkinan legalisasi pertambangan rakyat melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hendra Abarang Soroti Dampak Penertiban terhadap Ekonomi Warga

Hendra menyoroti kebijakan penertiban aktivitas PETI yang dilakukan jajaran Polda Sulut sejak awal kepemimpinan Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan tekanan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, terutama di Boltim dan wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang memiliki ketergantungan pada sektor pertambangan.

Ia berpendapat penghentian kegiatan penambangan tidak hanya berdampak kepada pekerja tambang, tetapi juga berkaitan dengan perputaran ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya.

Hendra menyebut penertiban tersebut sebagai kebijakan yang kurang populer di tengah masyarakat yang mengandalkan pertambangan sebagai sumber penghidupan.

Meski demikian, ia tidak menolak pentingnya pengaturan aktivitas tambang. Perhatian utamanya tertuju pada kebutuhan mencari penyelesaian yang dapat mengakomodasi aspek hukum, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan secara bersamaan.

Hendra juga mengkritik pendekatan komunikasi kepolisian yang dinilainya terlalu protokoler. Menurutnya, semangat kedekatan polisi dengan masyarakat perlu diwujudkan melalui keterbukaan dalam mendengar persoalan ekonomi warga.

APRI Usulkan Pemetaan PETI dan PERA Sebelum Penanganan Lanjutan

Sebagai langkah awal, Hendra meminta Kapolda Sulut melakukan pemetaan persoalan PETI dan PERA secara menyeluruh.

Ia menilai kedua persoalan tersebut memiliki karakteristik yang perlu dipahami secara tepat sehingga tidak cukup ditangani menggunakan satu pendekatan.

Pemetaan yang diusulkannya mencakup pembahasan kondisi pertambangan, ketergantungan penghasilan masyarakat, serta kemungkinan pengaturan kegiatan melalui mekanisme legal.

Untuk itu, Hendra mendorong pertemuan bersama pemerintah daerah, pakar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta instansi lingkungan hidup.

Melalui keterlibatan berbagai pihak, APRI berharap pembahasan tidak hanya berfokus pada penghentian kegiatan ilegal, tetapi juga menghasilkan alternatif penataan pertambangan yang memiliki dasar hukum.

Menurut Hendra, masyarakat penambang membutuhkan kejelasan mengenai pilihan yang tersedia agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung sesuai ketentuan.

Ia berpandangan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah kaya sumber daya alam perlu memperoleh kesempatan mencari penghidupan tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum akibat aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin.

Legalisasi Pertambangan Rakyat Dinilai Perlu Dikaji

Salah satu gagasan utama APRI Boltim adalah membahas peluang legalisasi kegiatan pertambangan rakyat sesuai regulasi yang berlaku.

Hendra menilai pengelolaan melalui mekanisme resmi berpotensi memberikan ruang pengawasan lebih terarah terhadap kegiatan penambangan dan dampak lingkungan.

Namun, usulan tersebut tetap memerlukan kajian kewenangan, persyaratan perizinan, serta ketentuan teknis dari instansi yang membidangi pertambangan.

Legalisasi juga tidak dapat diartikan sebagai persetujuan otomatis terhadap seluruh aktivitas PETI yang saat ini berlangsung.

Dalam pandangan APRI, keberadaan aturan yang jelas diperlukan agar kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dipertimbangkan bersama kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

Sekretaris APRI Boltim Dorong Kolaborasi dan Perlindungan Lingkungan

Sekretaris DPC APRI Boltim, Chindi H. Limo, turut menyampaikan harapan agar persoalan PETI dan PERA ditangani melalui kerja sama lintas lembaga.

Chindi menilai keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, pakar, dan unsur masyarakat dapat membuka jalan bagi penyelesaian secara bertahap.

Selain penataan pertambangan, ia menekankan pentingnya menekan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Dengan demikian, solusi yang diharapkan APRI tidak hanya menyangkut keberlanjutan penghasilan penambang, tetapi juga pengendalian dampak kegiatan terhadap lingkungan.

Melalui usulan tersebut, DPC APRI Boltim berharap Polda Sulut membuka dialog yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan, sehingga penanganan PETI dan PERA dapat mempertimbangkan kepastian hukum, keselamatan lingkungan, serta kebutuhan ekonomi masyarakat secara berimbang.***

Referensi Terkait
Kapolda Kepri Resmikan Unit Reaksi Cepat, Wujudkan Pelayanan Responsif

Informasi topik terkait; bukan bukti peristiwa yang diberitakan.