Aktualtimes.com.Opini.Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) lampung selatan di dirikan bertujuan untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dalam pembangunan dan kemandirian ekonomi yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Secara ideal, BUMD merupakan sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah.
Oleh karena itu, maka tujuan khusus BUMD adalah berkontribusi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi statement atau opini yang di sampaikan oleh Dadan Hutari SE. bendahara GMBI.
Dirut BUMD Edy Setiawan menyampaikan Bahwa sesungguhnya pihak BUMD tidak memonopoli masyarakat atas jual beli beras kepada ASN.
Karena jumlah PNS di Lampung Selatan itu sekitar 8.000 (delapan ribu) ASN, sedangkan yang mengambil beras dengan kita itu hanya 2.000 (dua ribu) ASN, berarti itu hanya diangka 20%, artinya hanya hampir seperempat dari jumlah tersebut, tanpa pemaksaan “tegasnya
Kalau saya mau monopoli artinya orang itu terpaksa, saya menawarkan apa yang kami tawarkan tentunya beras premium yang tidak memberatkan, sekarang silakan cek harga beras hari ini untuk beras premium super itu diangka Rp13.750 kalau saya nggak salah ya, tapi yang saya jual harga Rp12.000. (dua belas ribu).
2.000 PNS di Lampung Selatan itu mengetahui secara positif bahwa kalau buat beli beras sama BBM itu tidak dipasar, mereka punya keuntungan sekitar Rp 1.700-an per kilo tanpa harus pergi ke pasar atau warung. mereka bisa menikmati beras lampung Selatan itu, satu murah kualitas bagus”. Ujar Edy Setiawan.
Mengenai rencana penyertaan modal besar sembilan meliar, Yang dikatakan Dadan Hutari, itu tidak ada, yang benar itu adalah, penyertaan modal itu untuk 5 tahun itu angkanya 12,6 miliar dalam lima tahun kalau dipakai lima tahun, sedangkan ini baru dua tahun artinya 3,1 miliar pertahunnya di tahun pertama memang saya ambil, di tahun 2023 ini belum, dua tahun saya berjalan baru di tahun pertama yang saya ambil.
Diperuntukannya untuk apa?
Tadi pertama saya gerakan, dan kedua sekarang ini saya lagi menghimpun lahan pemerintahan daerah yang terbengkalai. “Kata Edy Setiawan.
Bahwa sebagian aset pemerintah daerah itu adalah lahan kosong yang dikelola oleh orang yang tidak jelas selama ini,sekarang saya mau turut serta di situ dan itu tidak gratis.
Jadi aturan boleh cek di bagian aset, satu hektarnya itu dia ada klasifikasinya, kalau ada bangunan yang masih disitu, itu angkanya per M² Rp 2.500 per meter.
Kalau yang lahan kosong misalkan dia itu 300 M², karna sekarang itu saya mau mengelola hampir 30 ha lahan tersebar di beberapa kecamatan. Kalau 30 hektar dikali Rp 300 berapa?
90 juta uangnya masuk ke kas daerah dan puluhan tahun selama ini ada nggak? masuk 90 juta?, transfer ke rekening Pemda?, termasuk hasil sitaan KPK dari Bupati sebelumnya itu juga tidak jelas. Ungkapnya.
Untuk kegiatan usaha yang saya lakukanapa aja boleh contohnya perdagangan, Wisata dan kontribusi untuk daerah, pertama perusahaan daerah yang sehat, kedua perusahaan daerah yang sudah berdiri yang baru berdiri itu kisarannya, 0% sampai sekitar 10%.
Apakah memberi upah layak sesuai undang-undang ketenagakerjaan?Saya Menjawab memang tidak layak, karna mereka bukan karyawan di MPP atau di Bob Bazaar itu, mereka itu kan kontrak, bukan karyawan, jadi rumah sakit dan MPP itu membutuhkan pihak ketiga untuk mengelola penataan parkir. Ungkap Edy. “Tutupnya.( tim/Daeng)
