TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan mengusung tema “Sinergi Forkopimda dalam Mewujudkan Kondusivitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 dengan Budaya Kerja Jalan Lurus”. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (06/07/26).
Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko, Kasi Datun Kejari Tanggamus Tri Nurandi Sinaga, perwakilan Binda Tanggamus, Sekretaris Daerah Suaidi, para asisten, kepala OPD, serta kepala bagian di lingkungan Pemkab Tanggamus.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rully Runa Yuda, menjelaskan bahwa keberadaan Forkopimda bertujuan menciptakan harmonisasi antar pimpinan daerah, menyelesaikan persoalan strategis, serta memperkuat deteksi dan penanganan dini untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Ia memaparkan langkah-langkah pemerintah daerah, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, penertiban pasar dan tambang ilegal, pemberantasan rokok ilegal, hingga pengembangan destinasi wisata Pantai Muara Indah.
Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, menegaskan kondisi politik di Tanggamus secara umum tetap kondusif meski ada dinamika internal partai. Ia meminta program pemerintah selaras dengan RPJMD dan visi-misi kepala daerah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Agung juga menekankan pentingnya solusi bagi masyarakat saat dilakukan penertiban, seperti penyediaan sarana prasarana bagi pedagang agar tidak menimbulkan gejolak.
Kapolres Tanggamus, AKBP Rahmat Sujatmiko, menyoroti isu keamanan seperti konflik lahan, kondisi Jembatan Way Kandis, dan kecelakaan lalu lintas. Ia menyatakan penyelesaian konflik lahan dilakukan melalui pendekatan persuasif sambil menghormati proses hukum. Kapolres juga melaporkan perkembangan program penanaman bawang putih di Kecamatan Ulu Belu sebagai dukungan swasembada pangan nasional.
Sementara itu, Dandim 0424/Tanggamus, Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, mengidentifikasi tantangan terbesar berupa maraknya penyebaran informasi bernuansa SARA dan hoaks di media sosial akibat rendahnya literasi digital. TNI terus mengedukasi masyarakat melalui komunikasi sosial dan penguatan wawasan kebangsaan untuk mencegah perpecahan.
Dari sisi penegakan hukum, Kasi Datun Kejari Tanggamus, Tri Nurandi Sinaga, menyoroti potensi penyimpangan dana desa, tingginya penyalahgunaan narkotika, dan konflik agraria. Kejaksaan mengoptimalkan program Jaga Desa dan mendorong pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di Tanggamus.
Perwakilan Binda Tanggamus, Fadil, mengungkapkan potensi kerawanan lain seperti penyebaran paham khilafah, dinamika mahasiswa, konflik satwa liar, pertambangan ilegal di kawasan hutan, serta peredaran senjata api ilegal yang diduga berkaitan dengan kasus begal.
Menanggapi berbagai masukan, Bupati Moh. Saleh Asnawi menegaskan akan membahas seluruh persoalan secara komprehensif, termasuk soal tambang rakyat. Ia menekankan pentingnya membedakan aktivitas masyarakat untuk kebutuhan pribadi dengan kegiatan komersial yang melanggar aturan.
“Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi tentu ada batasannya. Kalau sudah bersifat komersial dan melanggar aturan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Semua ini akan kita pelajari bersama agar ada solusi yang berpihak kepada masyarakat namun tetap sesuai aturan,” tegas Bupati.
Bupati berharap sinergi seluruh unsur Forkopimda terus diperkuat demi menjaga stabilitas daerah dan optimalisasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Tanggamus.(*)
