Boltim – Organisasi adat Mongondow, Laskar Bogani Indonesia (LBI), memasang baliho yang bernada penolakan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir bandang diwilayah Sumatera Utara.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga akan beroperasi di Blok Panang dan sekitarnya, tepatnya di Desa Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Didalam baliho tersebut, tercantum dengan jelas 3 nama perushaan, yaitu PT Pamapersada Nusantara, PT Danusa Tambang Nusantara Group dan PT United Tractor tbk.
Merupakan Induk PT ASA
Ketiga perusahan tersebut ditenggarai merupakan induk dari PT Arafura Surya Alam (ASA), perusahan pemegang ijin tambang di wilayah Kotabunan.
“Laskar Bogani Indonesia bersama masyarakat adat Panang Kotabunan, Boltim, menolak dengan tegas PT Pamapersada Nusantara, PT Danusa Tambang Nusantara Group dan PT United Tractor tbk, perusak hutan dan lingkungan hingga banjir bandang di Martabe Sumut, jangan kai rusak tanah hutan adat kami,” demikian tertulis di baliho yang betanda logo LBI.
Bukan hanya itu, di baliho yang terpisah, LBI mengklaim bahwa wilayah Panang merupakan tanah adat eks swapraja Mongondow yang dalam pengawasan mereka sesuai surat kuasa tugas pemilik tanah.
Press Conference PT ASA
Joshua Pangkud, manager PPM dan CSR kepada wartawan Selasa 6 Oktober 2026 tak menampik keterkaitan PT ASA dan tiga perusahan yang terpublis sebagai sumber bencana di Sumatera Utara.
“Pama (PT Pamapersada Nusantara) dan PT ASA ini saudara kandung,” ungkap Jhosua dalam agenda press conference.
Terkait Tudingan, Perusahaan Sempat di Tutup
Terkait dengan tudingan sebagai sumber bencana banjir bandang di Sumatera Utara ini, yang mengarah ke tiga perusahaan yang disebut.
Kata dia, perusahaan hanya penyumbang 0,03 persen sebagai sumber bencana di Sumatera Utara, karena faktor jarak yang cukup jauh antara perusahaan dan wilayah terdampak bencana.
Lebih lanjut dikatakannya, aktivitas perusahann memang sempat ditutup. Namun, kembali diijinkan beroperasi pasca dilakukan investigasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
Wilayah Operasi PT ASA Berada Dalam Pemukiman
Ditanya bagaimana dengan wilayah operasi PT ASA yang diketahui berada dalam pemukiman masyarakat, Jhosua tak memberikan jawaban detail.
“Nanti itu ada tim teknisnya, pemerintah kan pasti mengawasi itu dari DLH apa segalanya, mengenai pengelolaan limba apa segala itu akan diawasin dari awal sampai akhirnya,” tandas dia. (Tim/Redaksi)
