Boltim, Sulawesi Utara – Suara perlawanan dari masyarakat adat dan penambang rakyat di wilayah Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali menggema. Mereka menolak tegas setiap upaya relokasi paksa yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Alasannya jelas: kehadiran perusahaan tambang besar dianggap mengancam eksistensi ruang hidup masyarakat lingkar tambang, terlebih dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang hingga kini masih dipertanyakan kejelasannya.
Dalam pandangan masyarakat setempat, pemerintah seharusnya berdiri sebagai pelindung rakyatnya, bukan sebaliknya menjadi tameng bagi kepentingan korporasi modal besar. Mereka menegaskan bahwa dampak paling signifikan dari aktivitas pertambangan bukan akan dirasakan oleh pemerintah atau pihak perusahaan, melainkan oleh masyarakat lingkar tambang yang harus menanggung risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.
Rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi
Para warga Kotabunan Panang mengingatkan kembali akan dua putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi sandaran hukum perjuangan mereka. Pertama, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Kedua, Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menafsirkan Hak Menguasai Negara bukan berarti pemerintah memiliki sumber daya alam, melainkan berkewajiban mengatur agar kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Berdasarkan kedua putusan tersebut, masyarakat adat mempertanyakan mengapa pemerintah daerah lebih tampak melindungi kepentingan korporasi besar ketimbang membela hak hidup masyarakat yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya di atas bekas Hak Guna Usaha (ex HGU). Mereka menyoroti peran fasilitator yang dinilai tidak berfungsi secara optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Tuntutan Keadilan dan Batasan Kekuatan Modal
Jika memang para aparatur negara bekerja untuk rakyat, maka keserakahan modal harus dibatasi, bukan hak hidup rakyat yang dibiarkan seolah-olah dirampok oleh perusahaan. Masyarakat Kotabunan menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka hanya akan membawa bencana, terutama mengingat tidak transparannya dokumen AMDAL terhadap seluruh warga lingkar tambang yang menjadi pihak paling rentan.
Pemerintah, menurut mereka, memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur korporasi agar tidak merampas ruang hidup masyarakat. Bukan sebaliknya menggunakan instrumen hukum yang tidak jelas untuk membungkam warga yang sedang mempertahankan tanah leluhurnya. Tanah yang jelas-jelas, berdasarkan putusan MK, dilindungi oleh negara sebagai bagian dari warisan dan identitas masyarakat adat.
Ancaman Bencana Lingkungan dan Sosial
Kekhawatiran masyarakat tidak terlepas dari potensi bencana besar yang diperkirakan akan terjadi akibat aktivitas pertambangan. Khususnya bagi masyarakat lingkar tambang, ketiadaan kejelasan status AMDAL hingga saat ini semakin memperkuat dugaan bahwa proses perizinan dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai.
Mereka menilai bahwa setiap kebijakan relokasi yang dilakukan secara paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang tidak bisa ditolerir. Narasi sesat yang kerap digunakan untuk membungkam suara warga dinilai sebagai upaya sistematis untuk melemahkan perlawanan masyarakat terhadap masuknya investasi yang tidak bertanggung jawab.
Menuntut Peran Pemerintah sebagai Pelindung Rakyat
Dalam konteks hukum dan keadilan sosial, masyarakat adat Kotabunan menuntut pemerintah untuk kembali ke fungsi dasarnya: melindungi dan melayani rakyat. Mereka meminta agar setiap proses pengambilan keputusan terkait pertambangan dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berkeadilan. Transparansi AMDAL menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, mengingat dokumen tersebut menentukan nasib lingkungan dan kesehatan generasi mendatang.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar hak-hak masyarakat adat di atas ex HGU diakui dan dihormati. Perlindungan terhadap hutan adat, sesuai dengan putusan MK, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah Kotabunan Panang. Mereka menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanah leluhur dan menuntut dialog yang setara antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Harapan untuk Penyelesaian yang Adil
Diharapkan, suara masyarakat adat Kotabunan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Penyelesaian konflik tambang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan represif atau hukum yang selektif, melainkan harus melalui musyawarah mufakat yang menghargai hak-hak dasar masyarakat.
Keberlanjutan hidup masyarakat lingkar tambang bergantung pada keberanian pemerintah untuk bertindak tegas terhadap korporasi yang dinilai merampas ruang hidup rakyat. Jika prinsip keadilan dan perlindungan HAM tetap ditegakkan, maka Kotabunan Panang masih memiliki harapan untuk terhindar dari bencana sosial dan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi akibat aktivitas pertambangan yang tidak transparan. (Tim/Redaksi)
