TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Masyarakat penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Tanggamus yang kepesertaannya dinonaktifkan akibat pemutakhiran data pemerintah pusat diarahkan untuk beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri secara sementara. Hal ini berlaku bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak selama periode Juli hingga Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Hardasyah, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah pusat menilai masih banyak masyarakat yang tidak lagi layak menerima bantuan namun masih tercatat sebagai penerima.
“Pusat menilai masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak lagi layak menerima BPJS PBI, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Atas dasar itu, Kementerian Sosial melakukan penyesuaian data sehingga kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan secara serentak,” ujar Hardasyah.
Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan kini mengacu pada kategori desil kesejahteraan. Hanya masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5 (sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan ekonomi pas-pasan) yang berhak menerima bantuan. Sementara itu, masyarakat di Desil 6 hingga 10 tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah untuk iuran BPJS.
Bagi masyarakat yang sebenarnya masih masuk kategori Desil 1-5 namun statusnya telah dinonaktifkan, Hardasyah menyarankan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri jika memerlukan pelayanan kesehatan segera. “Untuk masyarakat Desil 1 sampai Desil 5 yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera dan sudah memiliki kartu BPJS, sementara bisa beralih ke kepesertaan mandiri. Setelah itu, pada September nanti silakan melapor ke Dinas Sosial Tanggamus agar kepesertaan PBI dapat diproses kembali sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai solusi tambahan, Dinas Sosial Tanggamus juga menyiapkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat Desil 1-5 yang membutuhkan layanan rawat inap non operasi di RSUD Batin Mangunang Kotaagung. Pasien diminta segera melapor ke Dinas Sosial setelah masuk rumah sakit agar dapat dikoordinasikan proses pembiayaannya.
“Kompensasi ini hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tanpa tindakan operasi di RSUD Batin Mangunang Kotaagung. Setelah pasien masuk rumah sakit, segera laporkan ke Dinas Sosial agar kami dapat berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait pembiayaannya,” tegas Hardasyah.(*)
