TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Masyarakat Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, mendesak agar proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat pekon dilaksanakan secara transparan, profesional, dan independen.
Desakan ini mencuat menyusul beredarnya pengumuman resmi seleksi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengisian Perangkat Pekon Ahmad Toyeb dan Sekretaris Ujang Karsan, serta adanya sejumlah kejanggalan yang diperbincangkan di tengah masyarakat.
Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah Pekon Datar Lebuay membuka empat formasi jabatan, yaitu Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, Kepala Dusun 02 Sinar Harapan, Kepala Dusun 03 Cita Laksana, dan Kepala Dusun 07 Balay Rejo. Namun, perhatian warga tertuju pada keputusan panitia untuk memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari kerja dengan alasan minimnya pendaftar. Langkah ini dinilai sebagian warga sebagai indikasi kurangnya sosialisasi atau minat awal terhadap proses seleksi.
Selain itu, sorotan tajam juga mengarah pada isu independensi panitia. Beredar informasi di media sosial dan aplikasi percakapan bahwa salah satu peserta seleksi diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Pekon Datar Lebuay yang sedang menjabat. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi konflik kepentingan dan nepotisme dalam proses seleksi.
“Kami hanya berharap proses penjaringan perangkat pekon ini dilakukan secara terbuka, jujur, dan profesional. Panitia harus independen agar tidak menimbulkan dugaan keberpihakan maupun konflik kepentingan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (28/5/2026).
Warga juga menuntut klarifikasi terbuka apabila memang terdapat peserta yang berkerabat dengan kepala pekon aktif. Mereka meminta panitia menjelaskan dasar hukum yang melandasi keikutsertaan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perangkat Pekon. “Kalau memang diperbolehkan sesuai aturan tentu silakan ikut. Tapi masyarakat juga berhak tahu dasar hukumnya supaya tidak muncul polemik,” tambahnya.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan klausul dalam persyaratan administrasi, khususnya terkait surat pernyataan yang dianggap membatasi hak peserta untuk mengajukan keberatan atau protes jika dinyatakan tidak lulus. Warga menilai hal ini berpotensi bertentangan dengan hak asasi peserta dan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat tiga nama calon peserta yang mendaftar, yakni Rosi Alamsyah, Rizky Darmawan, dan Febria Ermayanti. Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penjaringan maupun Pemerintah Pekon Datar Lebuay belum memberikan keterangan resmi menanggapi isu perpanjangan pendaftaran, dugaan hubungan keluarga, serta klausul surat pernyataan tersebut.
Tim media Lampung.Sumsel News telah mengirimkan surat konfirmasi resmi (Nomor: 18/KONF-LSN/V/2026) kepada pihak panitia untuk meminta klarifikasi guna memenuhi asas keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Masyarakat setempat berharap seluruh tahapan seleksi, mulai dari verifikasi berkas hingga pengumuman hasil, dapat diakses publik untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.(*)
