AktualTimes.com, Karanganyar – Taman Hutan Rakyat KGPAA Mangkunagoro I, Kabupaten Karanganyar, menjadi latar konsolidasi internal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (LBH RUPADI) pada 18–19 April 2026. Melalui agenda “Family Gathering dan Halal Bihalal”, organisasi advokasi ini merumuskan strategi baru menjaga kohesivitas anggota di tengah transformasi dinamika profesi hukum.
Acara yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan 31 peserta dari berbagai jenjang organisasi. Kehadiran mereka mencakup pimpinan pusat, perangkat perkumpulan, pengurus wilayah, anggota aktif, peserta magang, serta keluarga besar LBH RUPADI.
Direktur Dewan Pendiri Nasional (DPN) LBH RUPADI, Dr. (Hc). Joko Susanto, hadir bersama Sekretaris DPN Okky Andaniswari. Dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Ketua Umum Sunardi didampingi Bendahara Umum Tulus Wardoyo. Alat Perangkat Perkumpulan (APP) turut memperkuat barisan, antara lain Ketua Umum Badan Negosiator Hukum (BAHU) Sumanto S. Tirtowijoyo, Ketua Umum Badan Paralegal Indonesia (BARA) Muhammad Alfin Aufillah Zen, dan Sekretaris Jenderal Kantor Hukum Rumah Pencari Keadilan (ORMahen) Muh. Yudi Rizqi Imanuddin.
Anggota Balai Mediasi Hukum (BADIKUM) Eri Hardoko serta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah Muhammad Nastain menambah representasi regional. Pengurus daerah yang hadir meliputi Nirwan Kusuma, Mardha Ferry Yanwar, dan Muhammad Dasuki. Seluruh rangkaian berlangsung di bawah koordinasi Ketua Panitia Rahdyan Trijoko Pamungkas bersama timnya.
Berbeda dengan pertemuan struktural biasanya, family gathering ini memanfaatkan malam keakraban, permainan interaktif, diskusi terbuka, wisata kuliner, hingga sesi halal bihalal sebagai medium komunikasi. Format santai tersebut memungkinkan isu-isu sensitif mengemuka tanpa hambatan hierarki.
Sunardi selaku Ketua Umum DPP mengidentifikasi perubahan fundamental dalam pola keterlibatan anggota. Menurutnya, organisasi kini menghadapi fenomena di mana banyak anggota tersebar di berbagai institusi eksternal.
“Kita tidak sedang kekurangan orang, tapi kita sedang menghadapi perubahan pola keterlibatan. Itu yang harus kita pahami bersama,” tegas Sunardi.
Ia menekankan perlunya adaptasi strategis agar LBH RUPADI tetap relevan sebagai lembaga perjuangan hukum tanpa kehilangan esensi militansinya.
Rahdyan Trijoko Pamungkas selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang pemulihan relasi yang sempat mengalami ketegangan. Komunikasi yang tersendat dalam forum resmi berhasil terurai dalam suasana akrab.
“Kami ingin menghadirkan suasana yang membuat semua orang merasa kembali ke rumah. Tidak ada tekanan, tidak ada formalitas berlebihan, tapi justru di situ muncul kejujuran,” ungkap Rahdyan.
Pelibatan keluarga dalam agenda ini sengaja diintegrasikan untuk memperkuat kedekatan emosional antar anggota, mengingat profesi hukum seringkali menuntut waktu yang tidak fleksibel.
Sumanto S. Tirtowijoyo selaku Ketua Umum BAHU memberikan evaluasi yang lebih tajam terhadap kondisi internal. Ia menyoroti adanya penurunan intensitas kehadiran anggota dalam aktivitas organisasi.
“Kita harus berani melihat kenyataan bahwa ada penurunan intensitas kehadiran. Ini bukan untuk disalahkan, tapi untuk dijawab dengan solusi yang tepat,” jelas Sumanto.
Ia mengusulkan sistem yang lebih fleksibel agar anggota tetap dapat berkontribusi meskipun memiliki keterbatasan waktu akibat komitmen profesional di luar organisasi. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibandingkan mempertahankan pola lama yang kaku.
Sesi penutup berupa halal bihalal menjadi puncak spiritual kegiatan. Seluruh peserta saling berjabat tangan dan mengucapkan permohonan maaf, tidak hanya secara personal namun juga dalam konteks dinamika organisasional.
Momen tersebut mempertegas bahwa hubungan antaranggota merupakan fondasi utama keberlanjutan LBH RUPADI. Kesederhanaan ritual itu justru mencerminkan kedalatan komitmen kolektif.
Kegiatan di Karanganyar mengindikasikan bahwa LBH RUPADI tengah bertransisi dari fase pembentukan ke fase pemeliharaan. Tantangan utama bukan lagi merekrut anggota baru, melainkan mempertahankan loyalitas dan partisipasi anggota eksisting.
“Yang jelas dari Karanganyar, satu kesimpulan menguat: organisasi yang kuat bukan hanya yang memiliki sistem yang rapi, tetapi yang mampu menjaga rasa kebersamaan di tengah perubahan zaman,” tutup Sumanto.
Dengan menjadikan kebersamaan sebagai modal utama, LBH RUPADI berupaya menavigasi kompleksitas profesi hukum kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai perjuangan yang menjadi identitasnya sejak berdiri. (Wijaya)
