TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Fenomena pembangunan infrastruktur secara swadaya oleh masyarakat di Kabupaten Tanggamus kian menyita perhatian publik, terutama setelah sejumlah videonya viral di media sosial. Aksi ini tidak hanya dimaknai sebagai semangat gotong royong, tetapi juga dibaca sebagai bentuk kekecewaan mendalam warga terhadap kinerja para elit politik, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dinilai gagal menepati janji.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan kabupaten di wilayah Pekon Talangberingin, Kecamatan Pulau Panggung. Warga setempat memilih bergotong royong memperbaiki akses jalan mereka setelah bertahun-tahun menunggu realisasi anggaran dari pemerintah daerah. Langkah ini diambil lantaran rasa putus asa akibat lambannya respons pejabat terkait terhadap keluhan masyarakat.
Dalam video yang beredar, warga secara eksplisit menyuarakan kekecewaan mereka kepada perwakilan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang mencakup wilayah tersebut. Mereka menilai bahwa pendekatan formal melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan Reses selama ini tidak membuahkan hasil nyata.
“Sudah terlalu lama kami menunggu. Sudah berapa kali Musrenbang juga reses, dan setiap masa Pileg (Pemilihan Legislatif) datang, hanya janji yang kami dapatkan,” ujar salah satu warga Talangberingin dalam rekaman tersebut.
Pernyataan senada turut diamini oleh warga lainnya yang merasa bahwa kehadiran politisi hanya terasa saat momen pencitraan menjelang pemilu. Setelah terpilih, aspirasi mengenai perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan seringkali tenggelam atau tidak diprioritaskan dalam pembahasan anggaran.
Fenomena di Talangberingin ini menjadi indikator keras bagi fungsi pengawasan dan aspirasi DPRD Tanggamus. Publik mempertanyakan efektivitas anggota dewan dalam memperjuangkan hak konstituennya. Ketika warga harus mengeluarkan tenaga dan dana pribadi untuk membangun fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui APBD, hal ini mengisyaratkan adanya disconnect (ketidakterhubungan) antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.
Analisis sosial menyebutkan bahwa aksi swadaya ini adalah “protes positif”. Masyarakat tidak memilih anarki atau demonstrasi destruktif, melainkan menunjukkan kemandirian sambil sekaligus mengirim pesan moral kepada pemegang kekuasaan: bahwa kesabaran warga memiliki batas, dan janji politik tanpa aksi nyata akan berujung pada hilangnya kepercayaan publik.
Menanggapi hal ini, desakan agar Pemkab Tanggamus dan DPRD segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyerapan aspirasi dan distribusi anggaran pembangunan semakin kuat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa suara warga di daerah terpencil seperti Talangberingin tidak lagi hanya menjadi bahan kampanye, tetapi benar-benar diakomodasi dalam pembangunan daerah. (Jenny H)
