Boltim – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat pendampingan dan mempercepat proses legalisasi pertambangan rakyat. APRI menilai penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak seharusnya hanya bertumpu pada penertiban, tetapi juga harus disertai solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.
Ketua DPC APRI Boltim, Hendra Abarang, S.Hut., menyoroti peran pemerintah, khususnya Gubernur Sulawesi Utara, dalam memastikan kebijakan pertambangan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Menurut Hendra, keberadaan regulasi yang membuka jalur legalitas pertambangan rakyat belum cukup apabila tidak dibarengi sosialisasi, pendampingan teknis, penyederhanaan proses administrasi, serta kepastian wilayah pertambangan.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Bagi Hendra, amanat konstitusi tersebut harus diterjemahkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam secara sah, aman, dan bertanggung jawab.
Hendra Abarang Kritik Penanganan PETI yang Hanya Mengandalkan Penertiban
Hendra menilai persoalan pertambangan rakyat selama ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan akses masyarakat terhadap legalitas usaha.
Menurutnya, sebagian masyarakat telah lama menggantungkan kehidupan pada kegiatan pertambangan di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, ketika belum memiliki perizinan, mereka menghadapi risiko penertiban, penyitaan peralatan, hingga penghentian aktivitas.
Di sisi lain, Hendra mempertanyakan ketimpangan akses antara masyarakat penambang dan perusahaan besar yang memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.
Ia berpandangan bahwa pemerintah seharusnya memberikan pendampingan nyata agar aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin dapat diarahkan menuju kegiatan yang legal dan memenuhi ketentuan.
“Negara menyuruh masuk, tapi tidak membukakan pintu lebar-lebar. Lalu menuduh mereka berdiri di luar,” demikian kritik yang disampaikan dalam pernyataannya.
Hendra menegaskan bahwa keberadaan aturan pertambangan rakyat perlu diikuti langkah konkret di lapangan.
“Negara sudah menyediakan pintu masuk bernama PERA. Tapi pintu itu sering kali tertutup prosedur yang rumit,” ujarnya.
Menurutnya, penambang rakyat sering menghadapi keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur perizinan, persyaratan teknis, dan administrasi yang harus dipenuhi.
Karena itu, pendekatan pembinaan dinilai lebih tepat untuk membantu masyarakat memahami kewajiban hukum, keselamatan kerja, serta pengelolaan lingkungan sebelum menghadapi langkah penegakan aturan.
PP Nomor 39 Tahun 2025 Jadi Sorotan, APRI Minta Jalur IPR Dipermudah
APRI Boltim turut menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Regulasi tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum pertambangan, termasuk pengaturan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dalam pernyataannya, APRI menggunakan istilah pertambangan rakyat atau PERA untuk menggambarkan upaya membawa aktivitas masyarakat ke dalam sistem pertambangan yang legal.
Hendra berharap keberadaan regulasi tersebut tidak berhenti pada pengaturan administratif, tetapi benar-benar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan sesuai kemampuan dan kondisi mereka.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tumpang tindih wilayah pertambangan, khususnya apabila lokasi yang selama ini menjadi tempat masyarakat bekerja bersinggungan dengan wilayah izin usaha perusahaan.
Menurutnya, kepastian wilayah menjadi bagian penting agar penambang rakyat tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan mata pencaharian.
APRI mengusulkan agar pendampingan dilakukan sebelum penindakan, disertai proses perizinan yang sederhana, terjangkau, dan tetap memperhatikan persyaratan keselamatan serta perlindungan lingkungan.
Selain itu, Hendra mendorong transparansi mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat di daerah penghasil.
Chindi Hermanto Limo Soroti Minimnya Informasi bagi Penambang
Sekretaris DPC APRI Boltim, Chindi Hermanto Limo, turut menyoroti keterbatasan informasi yang diterima masyarakat mengenai mekanisme pertambangan rakyat.
Menurut Chindi, masih terdapat penambang yang belum memahami jalur legalitas, hak dan kewajiban mereka, maupun tata cara mengajukan izin.
Ia menilai informasi mengenai pertambangan rakyat tidak cukup hanya tersedia di kantor pemerintahan atau instansi teknis.
Sosialisasi perlu menjangkau masyarakat secara langsung, terutama di wilayah yang selama ini menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pertambangan rakyat.
Chindi berpandangan bahwa kurangnya pendampingan dapat membuat masyarakat tetap bekerja tanpa izin, meskipun sebenarnya terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh.
Karena itu, ia berharap pemerintah menyesuaikan pola pembinaan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat, tanpa mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar regulasi dapat dipahami dan dijalankan, bukan justru menjadi hambatan yang sulit diatasi oleh penambang berskala kecil.
Rudy Paputungan: Persoalan PETI Harus Dijawab dengan Solusi
Bendahara DPC APRI Boltim, Rudy Paputungan, juga menekankan pentingnya melihat persoalan pertambangan tanpa izin secara menyeluruh.
Menurut Rudy, keberadaan pertambangan tanpa izin atau PETI tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi juga perlu ditelaah dari sisi keterbatasan akses masyarakat terhadap perizinan dan pendampingan.
Ia berpandangan bahwa aktivitas penambangan yang belum legal harus diarahkan menuju tata kelola yang memenuhi ketentuan, bukan dibiarkan terus berada dalam ketidakpastian.
Rudy menilai perubahan menuju pertambangan rakyat yang legal merupakan ujian bagi pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar dapat diakses masyarakat.
Baginya, pembinaan, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga sumber penghidupan warga.
Melalui pernyataan bersama tersebut, DPC APRI Boltim berharap Gubernur Sulawesi Utara dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mempercepat pendampingan serta penyelesaian persoalan legalitas pertambangan rakyat.
APRI menegaskan bahwa perjuangan memperoleh akses legalitas bukan berarti meminta aktivitas pertambangan dibebaskan dari aturan. Sebaliknya, organisasi tersebut menginginkan agar masyarakat memperoleh kesempatan yang nyata untuk memenuhi ketentuan hukum.
Persoalan perizinan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kepastian wilayah diharapkan dapat diselesaikan melalui kebijakan yang terukur serta melibatkan masyarakat penambang.
Dengan demikian, potensi sumber daya alam di Bolaang Mongondow Timur diharapkan dapat dikelola secara bertanggung jawab sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.***
Referensi Terkait
Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.






