TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanggamus, Sutra Jaya, menanyakan ke Pemerintah Provinsi Lampung yaitu instansi terkait untuk segera memberikan kejelasan terkait izin pinjam pakai kawasan hutan bagi pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Pulaupanggung dari Pekon Srimengantin ke-Pekon Airabang di Kecamatan Ulubelu.
Proposal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ( PPKH) untuk jalan alternatif tersebut diajukan pada tahun 2025. Proses ini bahkan telah ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan serta pengukuran oleh tim Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, namun hingga kini izin yang dinantikan masyarakat belum juga terbit.
Menurut Sutra Jaya, keberadaan jalan alternatif tersebut sangat krusial sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi gangguan akses akibat longsor yang kerap terjadi di ruas jalan utama Pulaupanggung–Ulubelu. “Jalan alternatif ini merupakan kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi longsor dan jalur utama terganggu, masyarakat tetap membutuhkan akses yang aman untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya,” ujar Sutrajaya.
Sutra Jaya menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait mekanisme penggunaan kawasan hutan. Hasil konsultasi mengarahkan proses pengajuan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. “Kami sudah mengikuti prosedur dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Bahkan tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dari hasil pengukuran itu sekitar panjang 5 kilometer. Karena itu kami mempertanyakan mengapa hingga sekarang izin tersebut belum juga terbit,” katanya.
Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui perkembangan proses perizinan tersebut, termasuk jika masih terdapat persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat Ulubelu dan Pulau Panggung dengan mempercepat penyelesaian proses perizinan.(rls/Jenny H)
