Malut – Ada luka yang tidak mudah diceritakan dan ada kehilangan yang tidak pernah benar-benar selesai dikenang. Di balik senyum Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, tersimpan perjalanan panjang melewati duka, proses pemulihan, dan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat.
Perjalanan hidup Sherly berubah setelah tragedi kebakaran speedboat Bella 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, pada 12 Oktober 2024.
Musibah tersebut merenggut nyawa Benny Laos, suami Sherly sekaligus calon Gubernur Maluku Utara ketika itu.
Sherly turut menjadi korban dan harus menjalani perawatan medis setelah kejadian tersebut. Benny Laos dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan di RSUD Bobong.
Peristiwa itu tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga, tetapi juga mengubah perjalanan politik Maluku Utara.
Bangkit dari Kehilangan, Melanjutkan Perjuangan
Hidup terkadang membawa seseorang menempuh jalan yang tidak pernah direncanakan. Dalam kondisi masih menjalani pemulihan, Sherly dihadapkan pada pilihan besar, meneruskan perjuangan mendiang suaminya atau kembali sepenuhnya kepada kehidupan keluarga.
Sherly akhirnya menyatakan kesediaannya menggantikan Benny Laos sebagai calon Gubernur Maluku Utara dan berpasangan dengan Sarbin Sehe.
Keputusan tersebut diambil bukan karena luka telah hilang, melainkan karena masih ada cita-cita dan harapan masyarakat yang ingin diperjuangkan.
Setelah melalui pemeriksaan kesehatan, penelitian dokumen, klarifikasi, dan tahapan pencalonan, Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara menetapkan Sherly sebagai calon gubernur pengganti pada 23 Oktober 2024.
KPU menyatakan Sherly telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Penetapan tersebut membuka jalan baginya untuk melanjutkan gagasan dan perjuangan yang sebelumnya dibawa oleh Benny Laos.
Sherly kemudian terpilih bersama Sarbin Sehe dan dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025. Dari seorang istri yang kehilangan suaminya dalam musibah, ia kini memikul tanggung jawab memimpin masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota.
Pendidikan Gratis Menjadi Harapan Keluarga
Salah satu program kesejahteraan Gubernur Sherly Tjoanda yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah pembebasan uang komite sekolah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalankan program tersebut bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.
Dalam laporan capaian pemerintah provinsi pada Oktober 2025, Sherly menyampaikan bahwa pembebasan uang komite untuk sekolah negeri mulai diterapkan pada April 2025.
Program tersebut kemudian diperluas ke sekolah swasta pada Juli 2025 melalui dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA.
Pemprov Maluku Utara mengalokasikan sekitar Rp38 miliar pada 2025 dan merencanakan anggaran Rp50 miliar pada 2026 untuk menjaga keberlanjutan program.
Kebijakan ini diarahkan agar tidak ada anak Maluku Utara yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Selain mengurangi beban biaya pendidikan, Pemprov Maluku Utara menjalankan revitalisasi sarana sekolah. Sebanyak 68 sekolah direvitalisasi melalui APBD dengan anggaran sekitar Rp53 miliar.
Sementara itu, sebanyak 75 sekolah memperoleh dukungan revitalisasi dari APBN 2025 dengan nilai sekitar Rp92 miliar.
Program pendidikan gratis membutuhkan dukungan fasilitas belajar yang aman dan memadai. Karena itu, pembebasan pungutan harus berjalan bersama perbaikan ruang kelas, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan fasilitas pendidikan hingga wilayah kepulauan.
Pengalaman Pahit Memperkuat Perhatian pada Kesehatan
Pengalaman menjadi korban kecelakaan turut memberi makna tersendiri terhadap perhatian Sherly pada pelayanan kesehatan.
Pemerintahannya menempatkan akses kesehatan sebagai bagian penting dalam program kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Pemprov Maluku Utara melaporkan seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Meskipun tingkat kepesertaan aktif pada Oktober 2025 masih berada di kisaran 82 persen, capaian tersebut telah membawa Maluku Utara memperoleh status Universal Health Coverage atau UHC Prioritas.
Dengan status tersebut, masyarakat pemegang KTP Maluku Utara dapat melakukan aktivasi kepesertaan BPJS dalam waktu relatif singkat ketika membutuhkan pelayanan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini penting bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami hambatan administratif atau keterbatasan biaya ketika memerlukan perawatan.
Namun, kepesertaan BPJS juga harus disertai peningkatan kualitas rumah sakit, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan di daerah kepulauan.
Pemeriksaan Kesehatan dan Makanan Bergizi
Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut mengawal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta Makan Bergizi Gratis bagi pelajar dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sherly pernah melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kedua program tersebut di Halmahera Barat. Dalam peninjauan itu, ia menemukan program makanan bergizi belum dilaksanakan di salah satu sekolah.
Sherly kemudian meminta Dinas Pendidikan dan pihak terkait memastikan distribusinya berjalan merata.
Pengawasan lapangan diperlukan agar keberhasilan program tidak hanya terlihat dalam laporan administratif. Manfaatnya harus benar-benar diterima pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Program makanan bergizi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian lokal. Pengadaan bahan makanan dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha daerah dapat menciptakan perputaran ekonomi sekaligus memperkuat rantai pasok pangan Maluku Utara.
Rehabilitasi Rumah bagi Keluarga Kurang Mampu
Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan melalui Program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan rehabilitasi sebanyak 1.200 unit rumah.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi atau sasaran pada 2025 yang mencapai sekitar 700 unit.
Program RTLH menjadi langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Pemerintah juga menyediakan desain standar serta pendamping lapangan untuk memastikan proses pembangunan mengikuti ketentuan teknis.
Pendampingan dibutuhkan agar keluarga penerima benar-benar memperoleh rumah yang aman, sehat, dan layak ditempati.
Program tersebut juga harus dilaksanakan berdasarkan data yang akurat supaya bantuan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Perlindungan untuk Pekerja Sektor Informal
Pemprov Maluku Utara juga berupaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara dilaporkan mencapai 57 persen pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 68 persen pada 2026.
Perhatian terutama perlu diberikan kepada pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi, pekerja harian, dan kelompok pekerja rentan lainnya.
Mereka memiliki risiko kerja, tetapi belum seluruhnya memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Peningkatan kepesertaan membutuhkan pendataan yang akurat, edukasi berkelanjutan, dan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran.
Perlindungan sosial tidak boleh hanya menjangkau pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang menjadi penggerak perekonomian dari tingkat desa.
Pengabdian Harus Memberikan Dampak Nyata
Perjalanan Sherly Tjoanda mengajarkan bahwa keteguhan bukan berarti seseorang tidak pernah terluka. Keteguhan terlihat ketika seseorang mampu bangkit, menerima tanggung jawab, dan mengubah pengalaman pahit menjadi semangat untuk membantu lebih banyak orang.
Meski demikian, kisah inspiratif seorang pemimpin tetap harus disertai evaluasi publik. Program pendidikan tanpa pungutan, layanan kesehatan, makanan bergizi, rehabilitasi rumah, dan perlindungan pekerja harus diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan konektivitas, keterbatasan fasilitas kesehatan, kesenjangan pendidikan, dan distribusi pelayanan publik.
Keberhasilan program kesejahteraan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari pemerataan manfaat hingga pulau-pulau terluar.
Dari air mata lahir keberanian. Dari kehilangan tumbuh keteguhan. Dari sebuah luka yang begitu dalam, Sherly Tjoanda kini membawa tanggung jawab menghadirkan harapan bagi Maluku Utara.
Pada akhirnya, warisan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kisah perjalanan pribadi, tetapi juga perubahan nyata yang dirasakan rakyat.
Apabila seluruh program tersebut dijalankan secara transparan, konsisten, dan tepat sasaran, luka yang pernah mengubah perjalanan hidup Sherly dapat menjadi awal pengabdian yang membawa kesejahteraan lebih luas. (FAM)
