Boltara, Sulawesi Utara – Pemberdayaan perempuan di tingkat desa kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., hadir secara langsung dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2026–2031.
Acara berlangsung di Aula Kantor Walikota Manado pada Senin, 10 Agustus 2026, dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis dari berbagai daerah di Sulawesi Utara.
Kehadiran Bupati Boltara dalam momen tersebut menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap agenda penguatan peran perempuan dalam pembangunan pedesaan.
Sebagai wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyadari bahwa keterlibatan perempuan sebagai garda depan pembangunan desa tidak bisa lagi diabaikan.
Momen Strategis di Aula Walikota Manado
Pelantikan pengurus DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai kabupaten dan kota se-provinsi ini bukan sekadar seremonial organisasi.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa yang terus berkembang, keberadaan Srikandi Jaga Desa menjadi semakin vital sebagai mitra strategis dalam mensosialisasikan program-program pembangunan hingga ke tingkat paling bawah.
Sirajudin Lasena, yang dikenal sebagai salah satu bupati aktif dalam agenda desa di wilayahnya, tampak memberikan dukungan penuh terhadap organisasi yang berbasis pada perempuan-perempuan tangguh ini.
Kehadirannya bersama para kepala daerah lainnya menunjukkan bahwa isu pemberdayaan perempuan di desa kini telah menjadi agenda kolektif, bukan lagi sekadar program individual dari satu atau dua daerah saja.
Tokoh Penting Hadir dalam Pengukuhan
Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, baik dari lingkup kejaksaan maupun organisasi kemasyarakatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Provinsi Sulut, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di wilayah Sulawesi Utara.
Kehadiran para petinggi kejaksaan ini memberikan makna bahwa penguatan tata kelola desa juga memerlukan dukungan penegakan hukum yang kokoh.
Tak hanya itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS turut menyempatkan diri hadir dalam acara tersebut.
ABPEDNAS atau Asosiasi Bupati dan Pemerintah Desa Nusantara merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi pemerintah desa dan bupati di tingkat nasional.
Kehadiran pimpinan tertinggi ABPEDNAS menunjukkan bahwa organisasi tersebut memberikan perhatian khusus terhadap peran Srikandi Jaga Desa sebagai mitra dalam memajukan pemerintahan desa.
Selain itu, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa juga hadir untuk langsung memimpin prosesi pengukuhan.
Kehadirannya menjadi penegasan bahwa organisasi ini memiliki struktur yang solid dari tingkat pusat hingga daerah.
Hadir pula Ketua DPD APEKNAS Sulawesi Utara yang mewakili asosiasi pemerintah kecamatan, menandakan sinergi antarlembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mendukung peran perempuan.
Sirajudin Lasena dan Komitmen Pembangunan Desa
Sebagai bupati yang memimpin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung agenda desa.
Latar belakang pendidikannya di bidang ekonomi pembangunan memberikan landasan kuat bagi dirinya untuk memahami betul dinamika pembangunan di tingkat akar rumput.
Bagi Lasena, desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang harus diberdayakan sumber daya manusianya.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintahannya dikenal aktif mendorong program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat desa. Mulai dari infrastruktur dasar, akses pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Kehadirannya dalam pengukuhan Srikandi Jaga Desa kali ini menjadi bagian dari konsistensi tersebut, di mana perempuan diidentifikasi sebagai kelompok yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memajukan desa.
Harapan untuk Masa Bakti 2026–2031
Masa bakti 2026–2031 yang baru dilantik membawa harapan besar bagi perempuan-perempuan penggerak di desa-desa se-Sulawesi Utara.
Diharapkan, pengurus DPD dan DPC Srikandi Jaga Desa yang baru dapat menjadi jembatan komunikasi efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa, khususnya perempuan.
Mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa program-program pembangunan berbasis kebutuhan lokal.
Di tengah tantangan global dan lokal yang terus berkembang, peran perempuan dalam ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya desa menjadi semakin krusial.
Srikandi Jaga Desa diharapkan tidak hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan wadah yang benar-benar mampu melahirkan inovasi dan solusi bagi permasalahan desa.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kehadiran para bupati dan walikota se-Sulawesi Utara dalam acara tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dengan organisasi perempuan pedesaan dapat terus diperkuat.
Hanya dengan kolaborasi yang solid, agenda pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud di bumi Nyiur Melambai. (FAM)
