Boltara, Sulawesi Utara – Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menjadi perhatian dalam konsolidasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE.M.Ec.Dev., memimpin rapat konsolidasi audit kinerja pendahuluan, Senin (31/8/2026).
Pertemuan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Boltara. Sejumlah agenda strategis pemerintahan turut dibahas dalam rapat tersebut.
Pembahasan mencakup efektivitas manajemen aset hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Evaluasi implementasi e-TPP dan sidak ASN juga masuk agenda pembahasan.
Audit Kinerja BPK Boltara Fokus pada Efektivitas Manajemen Aset
Rapat konsolidasi menjadi bagian dari audit kinerja pendahuluan oleh BPK. Pemeriksaan tersebut diarahkan pada efektivitas manajemen aset pemerintah daerah.
Manajemen aset menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaannya membutuhkan administrasi dan pertanggungjawaban yang tertib.
Dalam konsolidasi tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah agenda penting. Salah satunya ialah Evaluasi TLRHP LK 2025.
Pembahasan juga menyentuh rekomendasi yang telah memiliki SKTJM maupun non SKTJM. Aspek jaminan turut masuk dalam agenda konsolidasi.
Selain itu, SKP2KS dan SKP2K juga menjadi bagian pembahasan. Seluruh agenda tersebut dibahas bersama jajaran terkait di lingkungan Pemkab Boltara.
Sirajudin Lasena Pimpin Langsung Konsolidasi Bersama Jajaran OPD
Bupati Boltara Sirajudin Lasena memimpin langsung rapat konsolidasi tersebut. Kehadiran jajaran pemerintah menunjukkan luasnya cakupan pembahasan dalam pertemuan.
Para Asisten Sekda hadir mengikuti rapat bersama Bupati Boltara. Staf Ahli Bupati dan Inspektur Daerah juga mengikuti kegiatan tersebut.
Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Boltara turut hadir. Mereka mengikuti pembahasan berbagai agenda dalam audit kinerja pendahuluan.
Konsolidasi tersebut mempertemukan jajaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama dalam pembahasan efektivitas manajemen aset.
Audit Kinerja BPK Boltara juga menjadi momentum konsolidasi antarperangkat daerah. Setiap agenda dibahas dalam satu forum bersama jajaran Pemkab Boltara.
Evaluasi TLRHP LK 2025 hingga e-TPP Masuk Pembahasan
Agenda rapat tidak hanya menyangkut efektivitas pengelolaan aset daerah. Sejumlah aspek administrasi pemerintahan turut menjadi materi pembahasan.
Evaluasi TLRHP LK 2025 menjadi salah satu agenda penting. Pemerintah juga membahas rekomendasi yang telah memiliki SKTJM dan non SKTJM.
Jaminan serta SKP2KS dan SKP2K turut dibahas dalam konsolidasi tersebut. Pembahasan ini dilakukan bersama perangkat daerah yang mengikuti rapat.
Selain itu, Evaluasi Implementasi e-TPP menjadi bagian agenda pertemuan. Sidak ASN juga dibahas dalam rapat yang dipimpin Sirajudin Lasena.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan luasnya materi konsolidasi bersama BPK. Pembahasan mencakup manajemen aset hingga pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Manajemen Aset Pemkab Boltara Jadi Bagian Penting Pemeriksaan
Audit kinerja pendahuluan menempatkan efektivitas manajemen aset sebagai fokus pemeriksaan. Karena itu, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam tahapan konsolidasi.
Pemkab Boltara melibatkan pimpinan perangkat daerah dalam pertemuan tersebut. Keterlibatan OPD berkaitan dengan cakupan pengelolaan pemerintahan di masing-masing perangkat.
Konsolidasi juga menjadi ruang membahas agenda yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Termasuk tindak lanjut melalui Evaluasi TLRHP LK 2025.
Pada saat bersamaan, implementasi e-TPP dan sidak ASN turut dievaluasi. Seluruhnya menjadi bagian agenda yang dibicarakan dalam rapat tersebut.
Audit Kinerja BPK Boltara selanjutnya menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas manajemen aset. Tahapan pendahuluan ini sekaligus menghimpun informasi terkait agenda pemeriksaan.
Konsolidasi pada 31 Agustus 2026 tersebut melibatkan unsur penting Pemkab Boltara. Mulai Asisten Sekda hingga pimpinan OPD mengikuti kegiatan di Kantor Bupati. (FAM)
