Boltim, Sulawesi Utara – Konflik tambang tradisional di Desa Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terus menjadi perhatian masyarakat.
Di tengah perjuangan para penambang untuk memperoleh kepastian wilayah mencari nafkah, nama mantan Bupati Boltim dua periode, Sehan Salim Landjar, kembali ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Sosok yang dikenal masyarakat dengan julukan “Sang Motivator” tersebut dinilai memiliki kedekatan emosional dengan warga.
Tidak mengherankan apabila namanya kembali muncul ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut mata pencaharian dan rasa keadilan.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah Sehan Salim Landjar akan kembali hadir di tengah masyarakat penambang tradisional Boltim, khususnya warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan di wilayah Panang, Kotabunan.
Nama Sang Motivator Kembali Ramai di Media Sosial
Perbincangan mengenai Sehan Salim Landjar semakin meluas seiring meningkatnya perhatian publik terhadap konflik tambang Panang Kotabunan.
Sebagian masyarakat mengingat gaya kepemimpinannya yang tegas, terbuka, dan kerap menyampaikan pandangan secara langsung ketika menghadapi persoalan daerah.
Namun, sampai berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Sehan Salim Landjar mengenai kemungkinan dirinya turun langsung menemui para penambang.
Belum diketahui pula apakah mantan kepala daerah tersebut akan mengambil peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat atau memberikan pandangan mengenai jalan keluar atas konflik yang terjadi.
Ramainya nama Sehan Salim Landjar di media sosial lebih mencerminkan harapan masyarakat terhadap kehadiran seorang tokoh yang dinilai mampu menyuarakan kepentingan warga.
Harapan tersebut tentunya masih harus menunggu sikap atau pernyataan langsung dari Sang Motivator.
Penambang Panang Membutuhkan Kepastian Wilayah
Bagi masyarakat, persoalan tambang tradisional Panang bukan sekadar perdebatan mengenai aktivitas pertambangan.
Konflik tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi keluarga yang selama ini mengandalkan hasil menambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat penambang membutuhkan kepastian mengenai wilayah yang dapat digunakan untuk mengais rezeki secara legal, aman, dan bertanggung jawab.
Mereka juga memerlukan penjelasan terbuka mengenai status lahan, batas wilayah, perizinan pertambangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan keresahan serta memperbesar kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi berwenang diharapkan menghadirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk peta wilayah serta dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan keselamatan para penambang dan keberlanjutan lingkungan. Keinginan masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian perlu dipertemukan dengan kewajiban menaati peraturan, menjaga kelestarian alam, dan mencegah kecelakaan kerja.
Akankah Sehan Salim Landjar Kembali Hadir?
Kemunculan nama Sehan Salim Landjar membawa kembali ingatan masyarakat terhadap masa kepemimpinannya di Boltim.
Sebagian warga berharap ia bersedia hadir, mendengarkan keluhan penambang, dan membantu membuka komunikasi dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan wilayah pertambangan Panang.
Apabila benar-benar hadir, Sehan Salim Landjar diharapkan dapat mengambil posisi sebagai tokoh yang mendorong dialog damai dan penyelesaian melalui jalur konstitusional.
Kehadirannya juga diharapkan tidak memperuncing perbedaan, tetapi membantu mempertemukan aspirasi masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, penyelesaian konflik tidak dapat hanya bergantung pada satu tokoh. Pemerintah daerah, DPRD, instansi pertanahan, pemerintah provinsi, aparat terkait, serta pemegang izin pertambangan memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.
Dialog Terbuka Menjadi Jalan Penyelesaian
Pertemuan terbuka yang melibatkan perwakilan penambang, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi teknis dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi ketegangan.
Setiap pihak perlu memperoleh kesempatan menyampaikan data, keberatan, dan usulan penyelesaian secara setara.
Masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai wilayah yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan.
Jika terdapat peluang penetapan wilayah pertambangan rakyat, mekanismenya perlu dijelaskan sesuai aturan tanpa memberikan harapan yang belum memiliki dasar hukum.
Transparansi menjadi kunci agar penyelesaian konflik tidak melahirkan persoalan baru. Seluruh kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepastian hukum, keadilan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Masyarakat Menunggu Sikap Sang Motivator
Ramainya nama Sehan Salim Landjar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap pengaruh dan keberaniannya dalam menyampaikan aspirasi publik.
Kini, warga menunggu apakah Sang Motivator akan kembali hadir bersama penambang tradisional Panang Kotabunan atau memilih menyampaikan pandangannya melalui ruang lain.
Apa pun keputusan Sehan Salim Landjar, masyarakat Panang tetap membutuhkan penyelesaian yang nyata. Mereka tidak hanya memerlukan dukungan dalam bentuk pernyataan, tetapi juga kepastian wilayah untuk mencari nafkah secara legal dan berkelanjutan.
Konflik tambang tradisional Panang Kotabunan pada akhirnya harus diselesaikan melalui dialog, keterbukaan data, dan keputusan yang berkeadilan.
Kehadiran Sang Motivator mungkin dapat memberikan dorongan moral, tetapi langkah konkret dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tetap menjadi penentu masa depan para penambang tradisional Boltim. (FAM)
